BPJS Ketengakerjaan Butuh Keleluasaan Dari Kebijakan Pemerintah BPJS Ketengakerjaan Butuh Keleluasaan Dari Kebijakan Pemerintah
Setelah melalui 39 tahun di ranah perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat kesejahteraan dalam mengelola dana pesertanya. Kepala Divisi Pengembangan... BPJS Ketengakerjaan Butuh Keleluasaan Dari Kebijakan Pemerintah

Setelah melalui 39 tahun di ranah perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat kesejahteraan dalam mengelola dana pesertanya. Kepala Divisi Pengembangan Jaminan, Adjat Sudrajat mengatakan, akan mendorong pemerintah untuk memberikan keleluasaan mengawal dana peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia menjelaskan dalam hal ini, boleh saja pemerintah turut mengelola asal jangan salah penempatan.

Pasalnya, beberapa waktu lalu BPJS Ketengakerjaan sempat disulitkan oleh kebijakan sekejap yang dikeluarkan pemerintah untuk mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Pada saat itu JHT bisa dicairkan oleh setiap tenaga kerja yang keluar kerja kapan pun. Kebijakan tersebut memang sengaja ditetapkan oleh pemerintah karena desakan dari pihak tenaga kerja yang kecewa tentang peraturan pemerintah perihal masa klaim JHT yang awalnya lima tahun menjadi sepuluh tahun masa pensiun tanpa ada sosialisasi.

Adjat menambahkan, tidak mudah mengembangkan 256 trilyun dana tenaga kerja ditambah lagi peraturan OJK No. 1 tahun 2016, yang mengharuskan 5% untuk Surat Berharga Negara (SBN). (PR)

(0)