Situasi Politik Kian Panas. Ulama Ponpes Ciwaringin Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian Situasi Politik Kian Panas. Ulama Ponpes Ciwaringin Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian
Pilarberita, Kabupaten Cirebon – Sejumlah Ulama dari Pondok Pesantren Ciwaringin mendeklarasikan anti hoax dan ujaran kebencian dan doa bersama jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu... Situasi Politik Kian Panas. Ulama Ponpes Ciwaringin Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian

Pilarberita, Kabupaten Cirebon – Sejumlah Ulama dari Pondok Pesantren Ciwaringin mendeklarasikan anti hoax dan ujaran kebencian dan doa bersama jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu (30/1).

Deklarasi itu didasari makin banyaknya informasi hoax yang tersebar, sehingga dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di masyarakat.

Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin KH Zamzami Amin mengungkapkan, deklarasi dan doa bersama merupakan bentuk kepedulian para ulama, atas situasi politik yang saat ini mulai memanas.

Menurutnya, menggunakan informasi hoax serta ujaran kebencian untuk kepentingan politik, seharusnya tidak terjadi di Bangsa Indonesia. Karena hal itu, akan menimbulkan perpecahan.

“Kalau kita cinta tanah air, cinta bangsanya, cinta negaranya, cinta pemimpinnya, kemudian cinta tanahnya dan seluruhnya kita cintai, maka akan menjadi reda, redup dan kondusif,” ungkap KH Zamzani usai deklarasi.

Ia menegaskan, siapapun yang menggunakan informasi hoax untuk kepentingan politik, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hari pembalasan nanti.

“Oleh karena itu, jangan coba-coba untuk menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian,” tegasnya,” tegasnya.

Tidak hanya itu, KH Zamzani juga mengatakan, Bangsa Indonesia sudah sejak dulu melakukan pesta demokrasi pemilihan presiden. Untuk itu, Ia mengingatkan agar jangan sampai pesta demokrasi tahun 2019 ini terkotori oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Ia juga menghimbau, kepada seluruh masyarakat agar tetap bijak menanggapi situasi politik di Indonesia serta turut menjaga kedamaian dan persatuan. (PB03)

(270)